Tapanuli Selatan, 17 September 2026 – Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H., bersama jajaran hakim mengikuti kegiatan Diskusi Hukum bagi Hakim Pengadilan Agama Wilayah Bagian Timur. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Tapanuli Selatan.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. Insyafli, M.H.I., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, Dr. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., Bupati Tapanuli Selatan; serta para pimpinan dan hakim dari pengadilan agama yang tergabung dalam Wilayah Bagian Timur.

Pengadilan agama yang mengikuti kegiatan tersebut meliputi Pengadilan Agama Rantauprapat, Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, Pengadilan Agama Balige, Pengadilan Agama Padangsidimpuan, Pengadilan Agama Pandan, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Sibolga, Pengadilan Agama Sibuhuan, dan Pengadilan Agama Tarutung.

Diskusi hukum ini menjadi sarana bagi para hakim untuk memperdalam pengetahuan, bertukar pandangan, serta menyamakan pemahaman dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkembang di lingkungan peradilan agama. Melalui pembahasan yang komprehensif, para peserta diharapkan memperoleh perspektif yang semakin luas dalam melaksanakan tugas yudisial.

Kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan kualitas tenaga teknis hakim pada pengadilan agama di wilayah hukumnya.

Keikutsertaan Ketua dan jajaran hakim Pengadilan Agama Rantauprapat dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur peradilan guna mewujudkan pelayanan hukum dan penanganan perkara yang semakin berkualitas, profesional, serta berorientasi pada kepastian dan keadilan bagi masyarakat. (PTIP-PA Rantauprapat)

Rantauprapat, 14 September 2026 — Pengadilan Agama Rantauprapat mengikuti wawancara Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2026 bersama Tim Penilai Internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan berlangsung di Ruang Media Center Pengadilan Agama Rantauprapat selama lebih kurang dua jam.

Rangkaian wawancara diawali dengan pemaparan materi selama 15 menit oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H. Dalam pemaparannya, disampaikan berbagai upaya, inovasi, serta hasil pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola peradilan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Tim Penilai Internal melakukan pendalaman terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, termasuk implementasi program, keberlanjutan inovasi, penguatan budaya kerja, serta komitmen seluruh aparatur dalam memberikan pelayanan yang prima dan bebas dari praktik korupsi.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat didampingi oleh Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas, para Koordinator Area I sampai dengan Area VI, Panitera, Sekretaris, Agen Perubahan, Duta Zona Integritas, dan Duta Layanan.

Keikutsertaan dalam wawancara evaluasi ini merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju predikat WBK Tahun 2026. Pengadilan Agama Rantauprapat berkomitmen untuk terus menjaga integritas serta melakukan perbaikan secara berkelanjutan, tidak hanya pada saat pelaksanaan evaluasi, tetapi juga dalam setiap pelaksanaan tugas dan pemberian layanan kepada masyarakat.

Melalui semangat kebersamaan dan dukungan seluruh aparatur, Pengadilan Agama Rantauprapat berharap proses evaluasi dapat berjalan dengan lancar serta memberikan hasil terbaik dalam mewujudkan badan peradilan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. (PTIP-PA Rantauprapat)

Rantauprapat, 4 September 2026 — Pengadilan Agama Rantauprapat bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Sinergi Pelayanan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Labuhanbatu. Nota kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H., bersama Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.O.G., M.K.M.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Labuhanbatu, pimpinan perangkat daerah, serta para tamu undangan. Acara diawali dengan pembacaan doa oleh Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu, Dr. H. Darmansyah Siagian, S.Ag., M.A.P., sebagai ungkapan rasa syukur sekaligus permohonan keberkahan dan kelancaran atas kerja sama yang dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dan Bupati Labuhanbatu menyampaikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi serta menghadirkan pelayanan yang terintegrasi bagi masyarakat. Kerja sama ini diharapkan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk administratif, tetapi juga melalui program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Labuhanbatu.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pengadilan Agama Rantauprapat dengan empat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Labuhanbatu.

Melalui perjanjian kerja sama tersebut, para pihak berkomitmen melakukan berbagai upaya untuk menjaga keutuhan keluarga serta menurunkan angka perceraian dan perkawinan dini. Upaya tersebut akan dilaksanakan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, anak-anak, serta generasi muda, penguatan layanan konseling dan pendampingan keluarga, peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang terintegrasi.

Kerja sama ini juga diarahkan untuk memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terlindungi dan terpenuhi setelah adanya putusan pengadilan. Hal tersebut meliputi penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan terhadap perempuan dan anak, serta percepatan penerbitan dokumen kependudukan yang menyesuaikan dengan status hukum masyarakat pascaputusan pengadilan.

Sebagai bentuk nyata pelaksanaan sinergi pelayanan, Bupati Labuhanbatu turut menyerahkan dokumen kependudukan pascaputusan pengadilan kepada masyarakat yang telah selesai berperkara di Pengadilan Agama Rantauprapat. Penyerahan tersebut menjadi langkah awal dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan memberikan kepastian administrasi kepada masyarakat.

Penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi Pengadilan Agama Rantauprapat dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi perempuan, anak, dan keluarga. (PTIP-PA Rantauprapat)

Labuhanbatu Selatan, 1 September 2026 — Pengadilan Agama Rantauprapat bersama Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi pelayanan kepada masyarakat. Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Labuhanbatu Selatan.

Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat, Dr. Hj. Sri Armaini, S.H.I., M.H., bersama Bupati Labuhanbatu Selatan, Fery Sahputra Simatupang, S.H. Kerja sama ini menjadi landasan bagi kedua instansi untuk meningkatkan koordinasi dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, mudah, serta terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, turut dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MoA) antara Pengadilan Agama Rantauprapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Perjanjian tersebut merupakan bentuk penguatan kolaborasi antarlembaga dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perlindungan perempuan dan anak, serta upaya menjaga ketahanan keluarga.

Melalui kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masyarakat yang telah memperoleh putusan pengadilan dapat menerima kemudahan dalam pembaruan dokumen kependudukan. Sementara itu, kolaborasi dengan perangkat daerah lainnya diharapkan mendukung pelaksanaan edukasi, pendampingan, dan perlindungan terhadap perempuan serta anak secara berkelanjutan.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Bupati Labuhanbatu Selatan turut menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga kepada para pihak yang telah selesai berperkara di Pengadilan Agama Rantauprapat. Penyerahan ini merupakan bentuk nyata implementasi sinergi pelayanan sekaligus memberikan kemudahan dan kepastian administrasi kependudukan kepada masyarakat pascaputusan pengadilan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi Pengadilan Agama Rantauprapat dan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk terus menghadirkan inovasi pelayanan yang cepat, tepat, terpadu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (PTIP-PA Rantauprapat)