Elektronik Akta Cerai (EAC)

Superuser Uncategorised
Elektronik Akta Cerai (E-AC) adalah dokumen akta cerai dalam bentuk digital yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama setelah perkara perceraian diputus dan berkekuatan hukum tetap. Berbeda dengan akta cerai konvensional yang berupa lembar fisik, E-AC hadir dalam bentuk file elektronik yang dilengkapi dengan Tanda tangan elektronik tersertifikasi, Kode QR yang bisa dipindai untuk memverifikasi keaslian dokumen dan Status hukum yang sama kuat dan sah seperti akta cerai fisik.

 

Mulai 1 Juli 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI resmi memberlakukan Akta Cerai Elektronik (E-AC) di seluruh satuan kerja Pengadilan Agama di Indonesia. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari SK Dirjen Badilag Nomor 932/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Penerbitan Salinan Putusan dan Akta Cerai Secara Elektronik.

E-AC hadir sebagai inovasi layanan publik untuk mewujudkan peradilan modern yang mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Dokumen akta cerai kini tidak lagi hanya berbentuk fisik, tetapi juga tersedia dalam format digital yang dilengkapi tanda tangan elektronik tersertifikasi serta kode QR yang dapat diverifikasi keabsahannya.

TUJUAN DAN MANFAAT

  • 1. Efisiensi waktu dan biaya - Masyarakat tidak perlu lagi bolak-balik ke pengadilan untuk mengambil dokumen fisik
  • 2. Keamanan dan keaslian dokumen – Akta cerai elektronik dilindungi oleh tanda tangan digital dan sistem verifikasi online
  • 3. Integrasi layanan – data terhubung dengan Kementerian Agama dan Dukcapil, sehingga mempermudah urusan administrasi kependudukan dan keagamaan
  • 4. Paperless & ramah lingkungan – mendukung program pemerintah dalam pengurangan penggunaan kertas

CARA MENGAKSES E-AC

  • 1. Pemohon atau para pihak dapat login melalui aplikasi E-AC yang terhubung dengan Sistem Informasi Perkara (SIPP) pada tautan: eac.mahkamahagung.go.id
  • 2. Setelah proses perkara selesai dan berkekuatan hukum tetap, akta cerai dapat diunduh langsung secara online.
  • 3. Dokumen elektronik dapat digunakan sebagaimana akta cerai fisik, karena memiliki kekuatan hukum yang sama.
  • 4. Pihak ketiga (misalnya instansi pemerintah) dapat melakukan verifikasi keaslian melalui pemindaian kode QR.

Proses Penyelesaian Perkara

Superuser Uncategorised

TINGKAT PERTAMA

1. Penggugat mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.
2. Penggugat dan Tergugat dipanggil oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Tahap persidangan :
  – Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan wajib mengikuti prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008, dan suami-istri harus datang secara pribadi (pasal 82 UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  – Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian), Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonpensi (gugat balik) (pasal 132a HIR, 158 Rbg).
4. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah :
  – Gugatan dikabulkan; Apabila Tergugat tidak puas, dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tersebut.
  – Gugatan ditolak; Penggugat dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah tersebut.
  – Gugatan tidak diterima; Penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
  – Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

 

TINGKAT BANDING

1. Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register.
2. Ketua pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi membuat Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa berkas.
3. Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majelis.
4. Panitera pengganti menyerahkan berkas kepada ketua majelis.
5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Tinggi.
6. Majelis Hakim Tinggi memutus perkara banding.
7. Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak melalui pengadilan tingkat pertama.

 

TINGKAT KASASI

1. Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama/mahkamah syar’iah yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah penetapan/putusan pengadilan tinggi agama/mahkamah syar’iah provinsi diberitahukan kepada Pemohon (Pasal 46 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
2. Membayar biaya perkara kasasi (Pasal 46 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
3. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar.
4. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonannya didaftar (Pasal 47 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
5. Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi (Pasal 47 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
6. Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (Pasal 47 ayat (3) UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
7. Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung selambat- lambatnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi (Pasal 48 UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004).
8. Panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada pengadilan agama/mahkamah syar’iah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak.
9. Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera :
  – Untuk perkara cerai talak :
    a. Memberitahukan tentang Penetapan Hari Sidang penyaksian ikrar talak dengan memanggil kedua belah pihak.
    b. Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
  – Untuk perkara cerai gugat :
    Memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

 

PENINJAUAN KEMBALI

1. Permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK.
2. Mahkamah Agung memberitahukan kepada Pemohon dan Termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi.
3. Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK.
4. Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinaator (Askor) kepada panitera pengganti yang membantu menangani perkara PK tersebut.
5. Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi pendapat.
6. Majelis Hakim Agung memutus perkara.
7. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

Pedoman Pengelolaan Kesekretariatan

Superuser Uncategorised
  1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  2. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
  5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
  14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
  16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  18. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  19. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
  20. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
  22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
  23. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
  24. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
  25. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 210/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Penyesuaian Tunjangan Kinerja Berdasarkan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.
  26. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.
  27. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
  28. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.
  29. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
  30. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor:065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama.

Organisasi

Superuser Uncategorised

Pedoman Bagian Organisasi Pengadilan Agama Rantauprapat

1.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 05/Se/1976

Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

2.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1979

Tentang Daftar Riwayat Hidup

3.

Keputusan Kepala Bakn Nomor 066/Kep/1974

Tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil

4.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 01/Se/1975

Tentang Petunjuk Pemintaan, Penetapan Dan Penggunaan Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Dan Kartu Pegawai Negeri Sipil

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976

Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

6.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 15/Se/1977

Tentang Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil Dan Tenaga-Tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979

Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil

8.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 03/Se/1980

Tentang Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980

Tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

10.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980

Tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil

11.

Surat Edaran Kepala Bakn Nomor 08/Se/1984

Tentang Kantor Wilayah I Badan Administrasi Kepegawaian Negara Di Yogyakarta

12.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 069/Kma/Sk/V/2009

Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 71/Kma/Sk/V/2008

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

14.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008

Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

Superuser Uncategorised

 

 LKJIP2024 LKJIP2021  LKJIP2021  LKJIP2021 Cover LKjIP 2020 page 0001
 LKJIP TAHUN 2024 LKJIP TAHUN 2023 LKJIP TAHUN 2022 LKJIP TAHUN 2021  LKJIP TAHUN 2020 
         
LKJIP COVER FIX page 0001 LKJIP 2019 L 2017 L 2016  L 2015 
 LKJIP TAHUN 2019   LKJIP TAHUN 2018 LKJIP TAHUN 2017 LKJIP TAHUN 2016  LKJIP TAHUN 2015 
  • Ucapan_1
  • Ucapan_2
© 2025 Pengadilan Agama Rantauprapat