Cerai Gugat

PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA ( Cerai Gugat )

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

1.

Pihak berperkara ( Istri ) datang ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan membawa surat gugatan tertulis. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Rantauprapat ( yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ).

Bila Penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Tergugat, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat (pasal 32 ayat (2) UU no 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

2.

Gugatan harus memuat: identitas para pihak (isteri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat), posita, yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya gugatan, petitum, yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat gugatan atau minimal 7 (Tujuh) rangkap. Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah :

• Surat kuasa khusus ( dalam hal Penggugat menguasakan kepada pihak lain)
• Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
• Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.

4.

Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan  perkara   yang  diajukan   dan   menaksir   panjar biaya   perkara   yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya   perkara   diperkirakan harus  telah   mencukupi   untuk   menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

Catatan :

• Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara Prodeo ( cuma- cuma ).Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
• Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp.0,00 dan ditulis  dalam  Surat  Kuasa  Untuk  Membayar  (SKUM),didasarkan  pasal 237-245 HIR.
• Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak  mampu atau berperkara secara prodeo  ini ditulis dalam surat permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan permohonan perkara. Dalam posita surat gugatan untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.

5.

Petugas Meja I menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).

6.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

7.

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

8.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya  perkara. Pengisian data  dalam  slip  bank  tersebut  sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM),seperti nomor urut,dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

9.

Setelah  berperkara  menerima  slip  bank  yang  telah  divalidasi  dari  petugas layanan bank, pihak berperkara  menunjukan  slip  bank  tersebut  dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas Kasir.

10.

Pemegang  kas  setelah  meneliti  slip  bank  kemudian  menyerahkan  kembali kepada pihak berperkara. Petugas kasir kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat  Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.

11.

Pihak  berperkara  menyerahkan  kepada  petugas  Meja  II  surat  gugatan  atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

12.

Petugas  Meja  II  mendaftar/mencatat  surat  gugatan  atau  permohonan  dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

13.

Petugas  Meja  II  menyerahkan  kembali  1  (satu)  rangkap  surat  gugatan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

14.

Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap  ke persidangan  setelah  ditetapkan  Susunan  Majelis  Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).