17 11 mediasi1

Rantauprapat, 17 November 2022.

Diantara hiruk-pikuknya persidangan dan aktivitas pelayanan lainnya di Pengadilan Agama Rantauprapat, dilaksanakan kegiatan mediasi secara elektronik pertama kali di Pengadilan Agama Rantauprapat. Mediasi ini terkait dengan perkara di Pengadilan Agama Medan dimana salah satu pihaknya bertempat tinggal di wilayah Rantauprapat. Mediasi dilakukan sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Namun, pada perkara ini berbeda dengan mediasi lainnya karena mediasi dilakukan secara elektronik. Pihak Penggugat berada di Pengadilan Agama Medan sedangkan Tergugat berada di wilayah Rantauprapat. Hal ini sangat mempermudah kegiatan mediasi dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi pihak, termasuk dari segi jarak. Keberlangsungan mediasi secara elektronik ini merupakan yang pertama kali dilakukan di Pengadilan Agama Rantauprapat. Terbenturnya jarak antara Penggugat dan Tergugat nyatanya tidak dijadikan penghambat oleh hakim mediator untuk mengupayakan pertahanan dan keutuhan bahtera rumah tangga pasangan suami isteri terkait.

Sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik dimana Mediasi Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik. Dengan maksud menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sekaligus membuka akses yang lebih besar kepada para pihak dalam penyelesaian sengketa perkara perdata, TUN, agama sebelumnya Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma tersebut mengintegrasikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa/gugatan di pengadilan.

Namun, perkembangan teknologi, komunikasi, serta informasi dewasa ini memberi implikasi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk terhadap efektivitas proses berperkara di pengadilan terutama dalam pelaksanaan mediasi. Sebab, Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan.

17 11 mediasi2

Untuk menjawab persoalan itu, belum lama ini, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma No.3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik pada Selasa 17 Mei 2022. Kemudian, Perma tersebut diundangkan Kementerian Hukum dan HAM dan mulai berlaku pada Senin 30 Mei 2022. Dalam Pasal 3 Perma Mediasi Elektronik, Mediasi di Pengadilan secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring).

Meski hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan dan mendorong para pihak untuk melakukan mediasi secara elektronik, pelaksanaan mediasi elektronik hanya akan dilakukan apabila terdapat kesepakatan para pihak untuk melakukannya. Jika disetujui, maka hakim pemeriksa akan menyerahkan formulir persetujuan mediasi elektronik untuk ditandatangani sebagaimana diatur dalam Pasal 4-6 Perma Mediasi Elektronik.

Atas persetujuan tertulis para pihak untuk melakukan mediasi elektronik, Panitera Pengganti kemudian akan mencatatkan perkara ke dalam administrasi mediasi elektronik. Kemudian para pihak akan dimintakan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya dan pas foto berwarna terbaru untuk dimasukkan ke dalam Administrasi Mediasi Elektronik dengan dilampiri keterangan Domisili Elektronik. (Tim IT PA.Rap)

  • Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Panmud Ros
  • Ketua