BIMBINGAN DAN ARAHAN

KETUA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KLAS I B

RAPAT PERDANA TAHUN 2019

KEBIJAKAN TAHUN 2019

Tanggal 4 Januari 2019

(Kita ciptakan Kepemimpinan kolektif koligial menuju Peradilan Yang Agung)

Maka untuk meujudkan hal tersebut di atas Pengadilan Agama Rantauprapat mengambil langkah kongkrit:

  1. Peningkatan penyelesaian perkara ditargetkan 95 % dengan mengupayakan penyelesaian perkara dalam waktu 3 bulan dan apabila melebihi waktu lima bulan Ketua Majelis membuat laporan ke ketua Pengadilan Agama rantauprapat melalui wakil ketua untuk diteruskan ke Ketua Mahkamah Agung;
  2. Meujudkan Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance (atau menerapkan sistim layanan sesuai dengan program APM dan PTSP);
  3. Memberikan pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat tanpa meninggalkan ketentuan Hukum Acara yang berlaku;
  4. Melakukan perubahan mendasar yang berhubungan dengan Mindset dan cultural Set Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi;
  5. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN, Paling lambat akhir bulan Februari kita telah melakukan deklarasai ZI dan WBK/WBBM di saksikan pihak aparat kepolisian dan kejaksaan;
  6. Semua Pejabat fungsional dan struktural mengucapkan dan menandatanagi fakta integritas pada awal Januari (tanggal 7 Januari 2019);
  7. Untuk peningkatan akuntabilitas penggunaan keuangan agar di kelola sesuai aturan kementerian keuangan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan.

Program Nyata:

  1. Semua Pejabat/ASN baik fungsional maupun strukturan membat SKP tahun 2019 diserahkan kepada bagian Kepegawaian pada tanggal 7 Januari 2019 bagi yang tidak membuat SKP dianggap melanggar disiplin Pegawai MARI;
  2. Penundaan persidangan dalam wilayah Hukum PA Rantauprapat dalam rentan waktu satu minggu;
  3. Untuk luar wilayah hukum/bantuan dalam wilayah hukum PTA Medan diupayakan 2 minggu paling lama 3 minggu dengan surat mohon bantuan tembusan ke PTA Medan dibawah koordinasi koordinator Tabayun, sedangkan untuk luar wilayah PTA Medan dalam waktu selama satu bulan;
  4. Laptah/LKJIP;
  5. Membuat jadwal piket untuk meja informasi maupun meja layanan, pendaftaran sidang, portir sidang/memanggil pihak untuk memasuki ruang sidang;
  6. Agar disiplin ditegakkan sesuai ketentuan, seperti izin keluar kantor, kalau tidak masuk kerja ikuti ketentuan PERKA Badan Kepegawaian Nomor 24 Tahun 2017 Tentang cuti dan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS/ASN, Perma Nomor 7,8 dan 9 tahun 2016;
  7. Hakim yang mau izin keluar atau izin tidak masuk harus berdasarkan izin dari Wakil Ketua dan Pegawai yang mau izin keluar kantor atas izin Sekretaris atau Panitera;
  8. Juru panggil apabila melakukan tugas berdasarkan izin dan membuat daftar yang akan dipanggil;
  9. Untuk menerima tamu pedomani aturan tentang penerimaan tamu dan juga aturan Para pihak/pengacara menemui para pejabat terkait dengan perkara pedomani sema Nomor 10 tahun 2010;
  10. Supaya semua Pegawai/pejabat mematuhi cara/aturan pemakaian pakaian dinas dan juga pada saat upcara bendera yang diperintahkan Mahkamah Agung;
  11. Memperbaharui struktur APM sesuai dengan Pedoman APM yang terakhir;
  12. Kepada semua aparat/user terkait dengan implementasi APM berbasis IT tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan tufoksi masing-masing sesuai dengan bisnis proses dalam memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan;
  13. Sekretaris dan Panitera yang diidentivikasikan dalam struktur organisasi bertangungjawab untuk menerapkan dan mengendalikan sistem mutu dalam ruang lingkup pekerjaannya serta tanggung jawab dalam hal perencanaan sumber daya yang dibutuhkan, menyerahkannya ke sub bagian kepewgawaian dan otala untuk diajukan kemanagemen guna mendapatkan persetujuan. Sekretaris dan Panitera harus mendororong seluruh pegawai untuk berpartisipasi secara efektif. (vide Manual mutu)
  14. Laporan tentang kehadiran dan pengajuan remunirasi paling lambat setiap tanggal 03 bulan berikutnya, maka hakim/pegawai yang tidak ada izin untuk tidak masuk kantor akan dibuat keterangan TK.
  15. Kegiatan rapat, bintal, diskusi hukum  dan gotroy diadakan masing-masing satu kali dalam satu bulan (setiap hari jumat dan dibuat jadwal), untuk diskusi hukum diserahkan kepada pengurus IKAHI untuk menjadwalkannya dengan membuat makalah sesuai judul yang diberikan pengurus ikahi dengan catatan semua makalah sudah selesai paling lambat tanggal 01 Februari 2019 dan menyeahkannya kepada tim IT untuk di muat dalam Website;
  16. Jam kerja sesuai surat PTA Medan terkecuali hari jum’at masuk pukul 07.30 dan pulang pukul 16.30 Wib.
  17. Pengadaan baju dinas diusahakan untuk semua Aparat Peradilan Agama Rap;
  18. Layanan isbat nikah di luar geduan PA secara prodeo untuk wilayah labura 20 perkara, labusel 125 perkara dengan layanan Terpadu dan Labuhanbatu ? yandu dana Pemda dengan sistem keuangan yang diataur dalam Perma Nomor 1 tahun 2015 dan Permenkeu sesuai SBU;
  19. Pengawasan minimal persemester lengkap dengan tindak lanjut dibawah kordinasi Wakil Ketua;
  20. Ekaminasi berkas perkara diadakan pada bulan April 2019 masing-masing majelis 1 perkara kontentius dan 1 satu perkara foluntair, dan berkas majelis Ketua dan Wakil dikrim ke PTA Medan untuk Eksaminasi;
  21. Panitera Sidang diwajibkan untuk meng-inpu tundaan sidang dan membuat instrumen tundaan sidang, mengisi data/identitas saksi yang diajukan para pihak kedalam SIPP untuk pembuatan amar putusan oleh Majelis Hakim;
  22. Hakim Yunior diwajibkan meng-Input amar putusan dan menyerahkan satu rangkap formulir amar putusan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis/Hakim melalui Panitera Sidang kepada petugas meja II untuk pengisian buku register;
  23. Penanggung jawab berkas/konseptor Putusan berkewajiban untuk melakukan e-doc dan anonimisasi putusan ke dalam aplikasi SIPP;
  24. Ketua majelis melalui Panitera Sidang menyampaikan pertukaran Majelis dan atau PP kepada Petuagas Meja II untuk pengisian dalambuku register;
  25. Panmud Gugatan diwajibkan meng-input perkara yang sudah BHT dalam SIPP danmenyerahkan instrumennya kepada Panitera sidang yang bersangkutan untukpenerbitan PMH baru untuk Majelis sidang Ikrar;
  26. Kasir menerima dan mengeluarkan uang berdasarkan instrumen yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis;
  27. Kasir membukuakan Panjar biaya perkara pada saat pendaftaran perkara dan membukukan pemasukan dan pengeluarannya sesuaiketentuan;
  28. Panitera Sidang meng-input biaya redaksi/materai ke dalam SIPP dan mencetak formulir biaya tersebut serta menyerahkannya kepada pihak Penggugat/Pemohon setelah ditandatangani oleh Ketua Majelis untuk diserahkan kepada kasir;
  29. Panitera sidang diwajibkan membuat/mengisi instrumen ikrar dan menyerahkannya kepada Petugas meja III/layanan produk pengadilan untuk penerbitan AC dan pengisian data dalam buku register yang bersangkutan;
  30. Dalam penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang prosesdur mediasi di Pengadilan semua formulir dipakai tidakdibenarkan dengan tulis tangan, dan tidak ada mediasi kalau kedua belah pihak tidak hadir;
  31. Petugas administrasi mediasi diwajibkan  untuk mengisi/meng-input  data mediasi ke dalam SIPP dalam sidang;
  32. Agenda tundaan sidang harus jelas/lugas eks. Sidang ditunda untuk memanggil pihak Tergugat/Termohon, sidang ditunda untuk pembuktian dari pihak Penggugat/Pemohon/Tergugat/Termohonatau untuk pembacaan Putusan Hakim;
  33. Bagi Hakim, Panitera/Panitera sidang yang akan cuti dalam permohonan cutinya melampirkan data persidangannnya baik sebagai Ketua Majelis maupun anggota majelis demikian juga sebagai Panitera Sidang;
  34. E-doc terhadap perkara tahuan 2018 yang belum di upload akan diselesaikan oleh Penjab/konseptor putusan perkaya sedangkan untuk anonimisasinya diserahkan kepada petugas/tim IT dan selesai paling lambat tanggal 1 Maret 2019;

Demikian disampaikan semoga bermanfaat, terima ksih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Rantauprapat,

                             Ketua,

 

             Drs. H. Bakti Ritonga, SH., MH.

  • Banner1
  • Banner2
  • Banner3
  • Panmud Ros
  • Ketua