Peradilan agama bertugas dan berwenang dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shodaqah di antara orang-orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Pengadilan Agama sebagai salah satu dari empat pilar lembaga peradilan yang ada di Indonesia telah memiliki kewenangan baru sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mempunyai wewenang baru sebagai bagian dari yurisdiksi absolutnya, yaitu kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa dibidang ekonomi syari’ah.

Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada Tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada Tingkat Banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasan kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukan kepada umat Islam dengan lingkup kewenangan yang khusus pula,baik perkaranya ataupun para pencari keadilannya (justiciabel).

Pengadilan Agama Rantauprapat mulai berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1953. Pertama lahirnya Pengadilan Agama Rantauprapat dikenal dengan nama Majelis Pengadilan Agama Islam dengan singkatan M (P). A.I. Kabupaten Labuhan Batu.

l Kesultanan Panai, yang pusat Kerajaannya di Labuhan Bilik

l Kesultanan Kualuh, yang berkedudukan di Kampung Mesjid

l Kesultanan Kota Pinang, yang memerintah di Kota Pinang

l Kesultanan Billah, yang berkuasa di Negeri Lama

Keempat-empat Kesultanan tersebut diatas adalah memeluk agama Islam dan karena masing-masing Sultan memperhatikan kebutuhan rakyatnya yang beragama Islam, terutama untuk menyelesaikan sengketa keluarga antara sesama Muslim dan hak-hak yang menyangkut dengan keagamaan, dan memutus sengketakeluargatersebut oleh masing-masing Sultan mengangkat Qadi di dalam wilayahnya untuk menyelesaikan sengketa dimaksud, jika ada sengketa antara sesama pemelukagama Islam ditetapkanlah Qadi, ketetapan tersebut disampaikan kepada Sultan untuk disahkan menjadi suatu keputusan yang disertaidengan perintah pelaksanaanya agardilaksanakan para pihak-pihak yang beracara. Maka segala sengketa yang menyangkut dengan permasalahan agama dalam masyarakat maupun dalam rumah tangga akan diselesaikan oleh Qadi setelah para pihak yang beracara datang langsung kerumah Qadi tersebut.

Pada masa penjajahan Jepang daerah Labuhan Batu tetap diperintah oleh Sultan dan Sultan tersebutlah yang berkuasa sepenuhnya untuk mengatur wilayahnya termasukmengangkat dan memberhentikan Qadi, dan Qadi tersebuthanya berkuasa memeriksadan mengutus sengketa antara sesama Muslimyang menyangkut dengan masalah keagamaan seperti nikah, cerai, rujuk, hadanah, sedekah, baitul mal dan menetapkan wakaf dan ahli waris serta bagian masing-masing.

Raad Agama di masa penjajahan Belanda dan Jepang belum melembaga sebagaimana mestinya, hanya saja apabilaada persengketaan sesama Islam pihak-pihak dapat menanyakan langsung ke rumah Qadi untuk mendapatkan putusan, lalu keputusan disampaikankepada Sultan disahkan agar segera dilaksanakan.

Qadi yang dimaksudkan beracara menurut Hukum Acara Islam, dan disamping menggunakan hukum adat daerah masing-masing, kemudian Qaditersebut hanya berwenang mengadili dalam wilayah kesultanannya, yakni di tempat Sultan yang mentauliahnya.

Masa Penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang tidak dapat didapati perbedaan secara prinsipil, hanya saja pada masa penjajahan Jepang, masyarakat dan para Qadi mengalami penderitaankemiskinan yang mengakibatkankurangnya kedisiplinan merekadalam menjalankan hukum Islam tersebut, hal seperti ini berlangsungsampai Indonesia merdeka dan setelah merdeka Raad agama tersebut ditukar namanya menjadi Majelis Agama Islam.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat, tapi sejak tahun 1946 s/d 1953 Pengadilan Agama belum berdiri sendiri secarakelembagaan namun masih ditangani Kepala Departemen Agama Labuhan Batu, Kepala Departemen Agama yang pertama saat itu adalah M. Arifin Isa. Pengadilan Agama Rantauprapat berdiri tanggal 1 Mei 1953 berdasarkan Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1953.

WAN HAJI AHMAD FACHRUROZI IBRAHIM.

1953-1961

RAJA YACUB RIDHO.

1961-1973

M. ISMAIL YACUB.

1973-1986

Drs. MUHAMMAD SAGU HARAHAP.

1987-1992

Drs. H. MARAENDA HARAHAP, S.H.
1995-1999

Drs. H. HUSNI AR.
1999-2002

Dr. H. ABD HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.
2002-2007

Drs. H. HUSIN RITONGA, S.H.
2007-2011

Drs. H. JANUAR, S.H.
2011-2014

Drs. H. MAWARLIS, S.H., M.H.
2014-2017

Drs. H. BAKTI RITONGA, S.H., M.H.
2017-2019

Drs. H. RIBAT, S.H., M.H

2020 - Juni 2021

BAGINDA, S.Ag., M.H.

September 2022 - sekarang

Drs. H. HABIB RASYIDI DAULAY, M.H

2020 - 2020

 AFRIZAL S.Ag., M.Ag

Juli 2021 - September 2022

Semula Gedung Pengadilan Agama Rantauprapat terletak di jalan Gajah Mada SHM 106, RT/RW, Binaraga, Rantau Utara, Labuhanbatu. Gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat di bangun berdasar DIP PA Rantauprapat tahun anggaran 2003-2004, dengan keadaan Bangunan permanent tidak bertingkat Hal ini sesuai dengan DIP tanggal 08 April 1978 N0. 122/XXV/4/1978 dan DIPA Tanggal 11 Maret 1985 No.083/XXV/3/1985.

Seiring dengan perkembangan waktu dan zaman pada tahun 2004 gedung Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat pun berpindah tempat ,Jalan Sisingamangaraja Komplek Asrama Haji No. 04 Rantauprapat Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan keadaan bangunan permanen tidak bertingkat dengan ukuran sebagai berikut:

Luas Tanah     = 2.500 m2

Luas Bangunan = 980 m2

Jumlah Ruangan = 34 Ruangan

Adapun wilayah hukum (kompetensi relative) Pengadilan Agama Rantauprapat semula hanya meliputi 1 wilayah Kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu, namun sejak terjadi pemekaran Pemda Tahun 2008 maka yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat meliputi 3 (tiga) wilayah yaitu: 1. Kabupaten Labuhan Batu, 2. Kabupaten Labuhan Batu Utara, 3. Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Itulah sekilas sejarah terbentuknya Pengadilan Agama Rantauprapat yang menjadi salah satu peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang bertempat di wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Pengadilan Agama Rantauprapat termasuk salah satu peradilan yang masuk dalam kategori kelas I-B dengan No. Telepon (0624) 7671239