KETUA PA RANTAUPRAPAT IKUT MENYAKSIKAN PEMBINAAN TEKNIS YUSTISIAL OLEH YM Dr YASARDIN S.H M.Hum

 26062020 01ok

26062020 02

(Rantauprapat- 26/06/2020) Jum’at tanggal 26 Juni 2020 pukul 09.00 sampai 11.00 Wib Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Drs. H. Habib Rasyidi Daulay M.H bersama dengan Wakil Ketua Drs. H Ribat, S.H., M.H dan Para Hakim PA Rantauprapat ikut menyaksikan Pembinaan Teknis Yustisial oleh YM Dr Yasardin S.H., M.Hum dengan tema Permasalahan Hukum Ekonomi Syariah. Berdasarkan Surat Nomor 2229/DjA/HM.00/6/2020 tentang Pembinaan Teknis Yustisial. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas Hakim serta Aparat peradilan agama dalam permasalahan teknis yustisial yang secara rutin di adakan oleh Dirjen Badilag, pada kesempatan ini Pengadilan Agama Rantauprapat tidak termasuk dalam list peserta diskusi Teknis Yustisial akan tetapi Pengadilan Agama Rantauprapat turut menyaksikan kegiatan tersebut guna memperluas ilmu mengenai permasalahan Hukum Ekonomi Syariah.

Acara pembinaan dibuka oleh Bapak Dr. Aco Nur S.H., M.H selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, beliau menyampaikan meskipun di tengah kondisi pandemic Covid-19 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama masih tetap berjalan dan menjalankan program-programnya sesuai rencana dan diharapkan program-program Direktorat Badan Peradilan Agama direspon oleh seluruh Peradilan Agama baik pada Tingkat Banding maupun pada Tingkat Pertama. Kemudian Pembinaan Teknis Yustisial ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas Hakim dan Panitera atau Panitera Pengganti dalam perkara Hukum Ekonomi Syari’ah.

Yang Mulia Hakim Agung Dr. H. Yasardin S.H., M.Hum yang merupakan Narasumber pada Pembinaan Teknis Yustisial kali ini menyampaikan tentang beberapa hal dalam memeriksa perkara hukum ekonomi syariah pada Peradilan Agama. Salah satu contoh perkara yang diputus oleh peradilan agama, Penggugat adalah anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah melawan Tergugat yang merupakan Lembaga Koperasi jasa Keuangan Syariah sebagai tergugat I, Ketua Koperasi sebagai Tergugat II dan suami Tergugat II sebagai Tergugat III. Dari contoh kasus tersebut, Hakim harus menentukan apakah perkara tersebut masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum atau Wanprestasi. Perkara tersebut telah diperiksa dan diputus di tingkat Kasasi Mahkamah Agung.

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan kepada seluruh Hakim serta Aparat Peradilan Agama agar senantiasa meningkatkan kualitas dalam memutus perkara sehingga Peradilan Agama dapat menegakkan keadilan yang nyata bagi masyarakat para pencari keadilan.

  • UCAPAN aidil.jpg
  • UCAPAN Alpun.jpg
  • UCAPAN bakti.jpg
  • UCAPAN habib.jpg
  • UCAPAN joni.jpg
  • UCAPAN  SUHAIMI SE.jpg
  • UCAPAN suhatta.jpg
  • UCAPAN syai.jpg
  • UCAPAN ZUKRI.jpg