PENDAFTARAN PERKARA TINGKAT PERTAMA ( Cerai Talak )

PADA PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

1.

Pihak berperkara ( suami ) datang ke Pengadilan Agama Rantauprapat dengan membawa surat permohonan tertulis (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 66 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan Agama Rantauprapat.

2.

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Pemohon, maka permohonan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (2) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Termohon berkediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 66 ayat (3) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 66 ayat (4) UU no 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

3.

Permohonan harus memuat: identitas para pihak (suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon), posita, yaitu alasan-alasan/dalil yang mendasari diajukannya permohonan, petitum, yaitu hal yang dimohon putusannya dari pengadilan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

4.

Pihak berperkara menghadap petugas Meja I dan menyerahkan surat permohonan atau ,minimal 7 (Tujuh) rangkap. Dokumen yang perlu diserahkan kepada Meja I adalah :

  • Surat kuasa khusus ( dalam hal Pemohon menguasakan kepada pihak lain).
  • Fotokopi kartu tanda advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
  • Surat kuasa insidentil harus ada keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa/Lurah dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS/POLRI/TNI.

5.

Petugas Meja I (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan  perkara   yang  diajukan   dan   menaksir   panjar biaya   perkara   yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya   perkara   diperkirakan harus  telah   mencukupi   untuk   menyelesaikan perkara tersebut,didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan terahir Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009.

6.

Petugas Meja I menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).


7.

Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

8.

Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.

9.

Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya  perkara. Pengisian data  dalam  slip  bank  tersebut  sesuai  dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.

10.

Setelah  berperkara  menerima  slip  bank  yang  telah  divalidasi  dari  petugas layanan  bank, pihak berperkara  menunjukan  slip  bank  tersebut  dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada petugas Kasir.

11.

Pemegang  kas  setelah  meneliti  slip  bank  kemudian  menyerahkan  kembali kepada pihak berperkara. Petugas kasir kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat  Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.

12.

Pihak  berperkara  menyerahkan  kepada  petugas  Meja  II  surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2(dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

13.

Petugas  Meja  II  mendaftar/mencatat  surat permohonan  dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

14.

Petugas  Meja  II  menyerahkan  kembali  1  (satu)  rangkap  surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.

15.

Pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap  ke  persidangan setelah  ditetapkan  Susunan  Majelis  Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

  • B-Niva.jpg
  • B Erpi.jpg
  • Nora.jpg
  • P-Eddy.jpg
  • P-Hamid.jpg
  • P-Idris.jpg
  • P-Imron.jpg
  • P-Jakfar.jpg
  • P-Rahim.jpg
  • P-Ribat.jpg
  • P-Rudi.jpg
  • P-Zukri.jpg
  • P Weri.jpg