LAYANAN PRODEO DI PENGADILAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2014 menyatakan : “ Pemberian Layanan Hukum bagai masyarakat tidak mampu di Pengadilan meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di luar Gedung Pengadilan, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Agama Rantauprapat salah satu peradilan dibawah Mahkamah Agung dari lingkungan Peradilan Agama telah melaksanakan Layanan Prodeo di Pengadilan sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Sebagai penyelenggara Layanan Prodeo, Pengadilan Agama Rantauprapat perlu menyampaikan kepada masyarakat pencari keadilan dalam Yurisdisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat yang meliputi Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Labuhan Batu selatan menyampaikan sebagai publikasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang Layanan Prodeo ini, karena meskipun Pengadilan Agama Rantauprapat telah menyelenggararakan pelayanan prodeo masih banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana tata cara mendapatkan Layanan Prodeo di Pengadilan Agama Rantauprapat.

 

LAYANAN PRODEO

Layanan Prodeo atau Layanan Pembebasan biaya perkara adalah Negara menangung biaya proses perkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan pembebasan biaya perkara ini berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan Peninjauan kembali. Biaya Layanan prodeo disetiap pengadilan telah ditampung dalam DIPA masing-masing Pengadilan pada setiap tahun anggaran. Adapun besaran biaya yang dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan perencanaan anggaran setiap pengadilan yang diusulkan pada tiap tahun dengan memperhatikan capaikan kinerja Layanan Pembebasan biaya perkara pada tahun sebelumnya.

Program Layanan Pembebasan biaya perkara ini merupakan Program Mahkamah Agung yang diselenggaran oleh Pengadilan yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melayani masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan tujuan :

  1. Meringan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan
  2. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatan biaya, fisik atau geografis.
  3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hokum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hokum di Pengadilan
  4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hokum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban. Dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

PENERIMA DAN SYARAT LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2014 :

  1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara
  2. Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
    1. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat keterangan tunjangan soisal lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), artu Program Keluarga Harahapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
    3. dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau
    3. Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan disetiap tahun anggaran

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

  1. Pemohon mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan
    1. Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
    2. Surat keterangan tunjangan soisal lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), artu Program Keluarga Harahapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau
    3. dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
    4. Surat gugatan/permohonan terpisah dari surat permohonan pembebasan biaya perkara
    5. Surat gugatan/permohonan diajukan ke Meja I secara bersamaan dengan surat permohonan pembebasan baiaya perkara
    6. Meja I meneliti kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkara kemudian menungakan SKUM Nihil
    7. Sekretaris memeriksa dan memberikan pertimbanagan kelayakan pembebasan baiaya perkara dan ketersediaan anggaran
    8. Panitera menyerahkan permohonan pembebasan biaya serta berkas perkara perkara kepada Ketua Pengadilan
    9. Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan biaya perkara setelah memperhatikan pertimbanagan dari sekretaris yang dituangkan dalam surat penetapan
    10. Surat penetapan Ketua Pengadilan harus diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara
    11. Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan surat penetapan dibuat dalam rangkap 3 masing-masing untuk Pemohon, Sekretaris selaku KPA dan berkas perkara
    12. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua sekretaris selakuku KPA membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dan menyebut besaran anggaran yang dibebankan
    13. Bendahara pengeluaran mengeluarkan biaya sebagaimana penetapan KPA dan menyerahkannya kepada Kasir
    14. Kasir membukukuan biaya perkara dalam buku jurnal, buku Induk Keuangan Perkara, kecuali biaya pendaftaran biaya redaksi dan leges yang dicatat sebagai nihil.
    15. Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan KPA, maka sekretaris selaku KPA dapat membuat surat keputusan KPA untuk menambah panjar biaya perkara pada perkara yang sama berdasarkan instrument Majelis Hakim yang disampaikan oleh Kasir.
    16. Apabila layanan pembebasan biaya perkara terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada Bendahara Pengeluaran.
    17. Dalam hal anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah tidak tersedia, KPA memberitahukan kepada Meja I
    18. Dalam hal terdapat permohonan pembebasan biaya perkara sedangkan anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah tidak tersedia lagi, maka perkaranya diproses dengan prodeo murni (HIR/RGg tentang perkara Cuma-Cuma)
    19. Dalam hal permohonan Layanan Pembebasan Biaya perkara tidak dikabulkan surat penetapan dibuat dalam rangkap 2 , masing-masing untuk Pemohon dan berkas perkara.

 

LAYANAN PRODEO

Layanan Prodeo atau Layanan Pembebasan biaya perkara adalah Negara menangung  biaya proses perkara di Pengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan pembebasan biaya perkara ini berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi dan Peninjauan kembali. Biaya Layanan prodeo disetiap pengadilan telah ditampung dalam DIPA masing-masing Pengadilan pada setiap tahun anggaran. Adapun besaran biaya yang dialokasikan dalam DIPA sesuai dengan perencanaan anggaran  setiap pengadilan yang diusulkan pada tiap tahun dengan memperhatikan capaikan kinerja Layanan Pembebasan biaya perkara pada tahun sebelumnya.

Program Layanan Pembebasan biaya perkara ini merupakan Program Mahkamah Agung yang diselenggaran oleh Pengadilan yang berasal dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk melayani masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai salah satu wujud dari  pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dengan tujuan :

1.       Meringan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi di Pengadilan

2.       Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau tidak mampu menjangkau gedung Pengadilan akibat keterbatan biaya, fisik atau geografis.

3.       Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses konsultasi hokum untuk memperoleh informasi, konsultasi, advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hokum di Pengadilan

4.       Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hokum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban. Dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan

PENERIMA DAN SYARAT LAYANAN PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2014  :

(1)     Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara

(2)     Tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  dibuktikan dengan :

a.       Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.       Surat keterangan tunjangan soisal lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), artu Program Keluarga Harahapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

c.        dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau

(3)     Pemberian layanan pembebasan biaya perkara dapat dilaksankan sesuai kebutuhan disetiap tahuna anggaran

PROSEDUR DAN MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

1.       Pemohon mengisi formulir permohonan pembebasan biaya perkara dengan melampirkan

a.         Surat Keterangan tidak mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau

b.         Surat keterangan tunjangan soisal lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), artu Program Keluarga Harahapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau

c.          dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh Instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

2.       Surat gugatan/permohonan terpisah dari surat permohonan pembebasan biaya perkara

3.       Surat gugatan/permohonan diajukan ke Meja I secara bersamaan dengan surat permohonan pembebasan baiaya perkara

4.       Meja I meneliti kelengkapan permohonan pembebasan biaya perkara kemudian menungakan SKUM Nihil

5.       Sekretaris  memeriksa dan memberikan pertimbanagan kelayakan pembebasan baiaya perkara dan ketersediaan anggaran

6.       Panitera menyerahkan permohonan pembebasan biaya serta berkas perkara perkara kepada Ketua Pengadilan

7.       Ketua Pengadilan dapat mengabulkan atau menolak permohonan pembebasan biaya perkara setelah memperhatikan pertimbanagan dari sekretaris yang dituangkan dalam surat penetapan

8.       Surat penetapan Ketua Pengadilan harus diterbitkan pada hari dan tanggal yang sama dengan diajukan surat permohonan layanan pembebasan biaya perkara

9.       Dalam hal permohonan pembebasan biaya perkara dikabulkan surat penetapan dibuat dalam rangkap 3 masing-masing untuk Pemohon, Sekretaris selaku KPA dan berkas perkara

10.    Berdasarkan Surat Penetapan Ketua sekretaris selakuku KPA membuat surat keputusan untuk membebankan biaya perkara kepada anggaran Negara dan menyebut besaran anggaran yang dibebankan

11.    Bendahara pengeluaran mengeluarkan biaya sebagaimana penetapan KPA dan menyerahkannya kepada Kasir

12.    Kasir membukukuan biaya perkara dalam buku jurnal, buku Induk Keuangan Perkara, kecuali biaya pendaftaran biaya redaksi dan leges yang dicatat sebagai nihil.

13.    Apabila kebutuhan biaya perkara melebihi panjar biaya perkara yang telah ditentukan dalam surat keputusan KPA, maka sekretaris selaku KPA dapat membuat surat keputusan KPA untuk menambah panjar biaya perkara pada perkara yang sama berdasarkan instrument Majelis Hakim yang disampaikan oleh Kasir.

14.    Apabila layanan pembebasan biaya perkara terdapat sisa, maka sisa tersebut dikembalikan oleh kasir kepada Bendahara Pengeluaran.

15.    Dalam hal anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah tidak tersedia, KPA memberitahukan kepada Meja I

16.    Dalam hal terdapat permohonan pembebasan biaya perkara sedangkan anggaran layanan pembebasan biaya perkara sudah tidak tersedia lagi, maka perkaranya diproses dengan prodeo murni (HIR/RGg tentang perkara Cuma-Cuma)

17.    Dalam hal permohonan Layanan Pembebasan Biaya perkara tidak dikabulkan surat penetapan dibuat dalam rangkap 2 , masing-masing untuk Pemohon dan berkas perkara.

  • aa-ll ucapan Syukri adly.jpg
  • AA-MM UCAPAN ribat h.jpg
  • AA-MN ucapan pak rahim.jpg
  • AA-N UCAPAN JAKFARONI.jpg
  • AA-N UCAPAN rudi hartono.jpg
  • Aa-Sahlan.jpg
  • aOA-padma.jpg
  • B-Niva.jpg
  • B Erpi.jpg
  • Nora.jpg
  • O UCAPAN SAMLAH.jpg
  • P-Eddy.jpg
  • P-Hamid.jpg
  • P-Idris.jpg
  • P-Imron.jpg
  • P-Jakfar.jpg
  • P-Rahim.jpg
  • P-Ribat.jpg
  • P-Rudi.jpg
  • P-Zukri.jpg