TUGAS POKOK DAN FUNGSI ( TUPOKSI )

 

TUGAS POKOK

Tugas Pokok Pengadilan Agama Rantauprapat Kelas I-B. Sebagaimana tugas peradilan agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 , menyatakan “ Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang :

  •  

PERKAWINAN

  •  

WARIS

  •  

WASIAT

  •  

HIBAH

  •  

WAKAF

  •  

ZAKAT

  •  

INFAQ

  •  

SHADAQAH

  •  

EKONOMI SYARI’AH

 

FUNGSI

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Rantauprapat mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama ( vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. ( vide : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya ( vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. ( vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. ( vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) ( vide : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006)
6. Fungsi Lainnya:
- Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain ( vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
  - Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
  • aa-ll ucapan Syukri adly.jpg
  • AA-MM UCAPAN ribat h.jpg
  • AA-MN ucapan pak rahim.jpg
  • AA-N UCAPAN JAKFARONI.jpg
  • AA-N UCAPAN rudi hartono.jpg
  • Aa-Sahlan.jpg
  • aOA-padma.jpg
  • B-Niva.jpg
  • B Erpi.jpg
  • Nora.jpg
  • O UCAPAN SAMLAH.jpg
  • P-Eddy.jpg
  • P-Hamid.jpg
  • P-Idris.jpg
  • P-Imron.jpg
  • P-Jakfar.jpg
  • P-Rahim.jpg
  • P-Ribat.jpg
  • P-Rudi.jpg
  • P-Zukri.jpg