PENGAWASAN INTERNAL PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT KELAS I-B

PERIODE

APRIL sd AGUSTUS 2018

 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BIDANG ADMINISTRASI UMUM

Drs. H. RUDI HARTONO, SH.

HASIL PENGAWASAN BIDANG ADMINISTRASI UMUM

1.

Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

Kondisi :

  • Penghargaan untuk mendapatkan Satya Lancana Karya Satya 10, 20, dan 30 tahun dari Presiden RI kepada Hakim dan ASN di Pengadilan Agama Rantauprapat belum diusulkan.
Kriteria :
  • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Sebab :
  • Pejabat dan pegawai dibidangnya belum mendata Hakim dan ASN yang telah memenuhi syarat untuk diusul mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya.
Akibat :
  • Masih ada Hakim dan ASN yang belum mendapatkan penghargaan Satya Lancana Karya Satya padahal telah layak untuk memperolehnya.
Rekomendasi :
  • Agar Pejabat dan pegawai dibidangnya segera mendata dan mengusulkan Hakim dan ASN yang belum mendapat Satya Lancana Karya Satya dan telah layak untuk mendapatkannya ke Pengadilan Tinggi Agama Medan.

2.

  1. A.Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
Kondisi :
  • Masih ditemukan menu dalam website Pengadilan Agama Rantauprapat yang tidak ada dokumen/datanya
Kriteria :
  • Website difungsikan sebagai salah satu media Informasi yang digunakan oleh Pengadilan Agama Rantauprapat sebagaimana maksud SuratKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
Sebab :
  • Pejabat bagian TI dan Pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Pengelola TI tidak melakukan pengisian dokumen/data pada semua menu yang ada.
Akibat :
  • Tidak semua informasi yang dibutuhkan bisa dilihat dalam website.

Rekomendasi :

  • Pejabat dan pegawai yang ditunjuk sebagai Tim Pengelola TI harus respon dan aktif mengisi menu yang masih belum diisi.

 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BIDANG KEPANITERAAN

WERI SISWANTO BAD, S.HI.

1. SISTEM PEMBAGIAN PERKARA

Penetapan Majelis Hakim, Penetapan Hari Sidang dan Penunjukkan Panitera/Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti

Kondisi

  • Sudah tepat waktu;
  • Formulir sudah sesuai dengan Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011;
  • Sudah memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014.
  • Pembuatan sudah menggunakan aplikasi SIPP;
Kriteria
  • Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011;
  • Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014.
  • Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama;

Rekomendasi

  • Tetap dipertahankan;
2. KETEPATAN WAKTU PEMERIKSAAN DAN PENYELESAIAN PERKARA
  1. A.Pemanggilan Para Pihak

Kondisi

  • Masih banyak penggunaan formulir relaas panggilan yang tidak menggunakan Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011 melalui SIPP;
  • Masih terdapat perbedaan dalam penggunaan bahasa dalam pembuatan berita acara pemanggilan, tidak sesuai dengan Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011;
  • Masih terdapat kalimat-kalimat dalam relaas panggilan yang tidak direnvoi, padahal kalimat-kalimat tersebut tidak relevan dengan tujuan relaas itu sendiri;
  • Masih ada terjadi, kealpaan dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak, walaupun persentasenya sangat kecil;

Kriteria

  • Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011;
  • Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014;
  • Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama;
Sebab
  • Penggunaan aplikasi SIPP yang belum maksimal;
Akibat
  • Tidak ada kesamaan dokumen di antara beberapa berkas perkara walaupun dalam jenis perkara yang sama;
  • Merugikan pihak berperkara;
Rekomendasi
  • Segera dibentuk tim dalam rangka penerapan SIPP demi kelancaran pelaksanaan tugas;
B. Pembuatan Berita Acara Persidangan
Kondisi
  • Sebagian besar masih menggunakan sistem co-pas, tidak menggunakan aplikasi SIPP;
  • Pembuatan berita acara sidang perkara tidak tepat waktu. Berita acara sidang dibuat pada saat perkara telah diputus;
  • Masih banyak yang belum menggunakan Standarisasi Formulir Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama Badilag Tahun 2011;
 
  Kriteria
  • Standar Pedoman Format Berita Acara Sidang (BAS) dan Format Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyyah Tahun 2014;
  • Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014;
Sebab
  • Penggunaan aplikasi SIPP yang belum maksimal dan masihminimnya blangko berita acara sidang dalam aplikasi SIPP;
Akibat
  • Tidak ada kesamaan dokumen di antara beberapa berkas perkara walaupun dalam jenis perkara yang sama;
  • Terjadi kesulitan saat akan membuat putusan;

Rekomendasi

  • Segera dibentuk tim dalam rangka penyempurnaan blangko SIPP demi kelancaran pelaksanaan tugas;
C. Tertib Persidangan

Kondisi

  • Masih terdapat para pihak yang membawa HP ke dalam ruang sidang sehingga mengganggu jalannnya persidangan termasuk para petugas yang bersidang;
  • Sering terjadi permasalahan dalam hal antrian persidangan;
  • Pada saat sidang akan dimulai, sering terjadi keterlambatan petugas yang dijadwalkan untuk mendukung lancarnya persidangan;

Kriteria

  • Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014;
Sebab
  • Sistem antrian tidak menggunakan mesin antrian;
  • Masih adanya double job dari para petugas pendukung persidangan;
Akibat
  • Persidangan tidak berjalan dengan lancar yang akhirnya merugikan pihak berperkara;
Rekomendasi
  • Segera disempurnakan demi kelancaran persidangan;
D. Pemberitahuan Isi Putusan
Kondisi
  • Sudah diinput melalui aplikasi SIPP;
Kriteria
  • Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014;
  • Buku IV tentang Pedoman Pengawasan
  • Pola Bindalmin 2007;
  • Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama;

Rekomendasi

  • Tetap dipertahankan;
E. Pelaksanaan Putusan
  • Sampai saat ini, pelaksanaan putusan terhadap perkara yang sudah BHT baru hanya dalam perkara cerai talak yaitu dengan dilaksanakannya ikrar talak, sedangkan terhadap perkara kebendaan baru hanya sebatas pada tahap aanmaning, belum ada yang sampai pada tahap eksekusi;
  • Masih banyak perkara cerai talak yang belum dapat diikrarkan karena kurangnya kontrol dari pihak yang berwenang terhadap berkas yang sudah BHT. Contoh: Perkara Nomor: 682, 687, 672, 669, 635, 621, 602, 404, 387, 359, 343, 313, 295, 144, 125, dan lain sebagainya;
3. SIPP
Kondisi
  • Belum adanya SK tentang Pembentukan Tim SIPP;
  • Aplikasi SIPP belum digunakan oleh user secara maksimal, padahal aplikasi SIPP digunakan untuk mempermudah pelaksanaan suatu perkara baik dari awal sampai selesainya pemeriksaan perkara;
  • Tingkat kepatuhan SIPP yang belum maksimal;
  • Mulai nampak ada penurunan kinerja dalam input SIPP, seperti tidak singkronnya pergantian Majelis Hakim, PP atau JSP;

Kriteria

  • Surat Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 0458/DJA/HM.02.3/2/2016 tertanggal 11 Februari 2016 tentang Implementasi SIPP Versi 3.1.1 di Lingkungan Peradilan Agama;
Sebab
  • Masih minimnya pemahaman user tentang manfaat/kegunaan aplikasi SIPP yang mengakibatkan lambatnya peralihan penggunaan dari SIADPA ke SIPP
  • Ada pemahaman di antara para user bahwa sistem co-pas lebih cepat dan tidak serumit menggunakan aplikasi SIPP;

Akibat

  • Tidak jelasnya rujukan user dalam penggunaan SIPP;
  • Informasi perjalanan suatu perkara tidak dapat dilihat secara utuh;
Rekomendasi
  • Segera diterbitkan SK pembentukan Tim SIPP dalam kelancaran penerapan aplikasi SIPP demi kelancaran penyelesaian perkara;

 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN HAKIM PENGAWAS

BIDANG ADMINISTRASI   KEUANGAN,UMUM DAN INVENTARIS

Drs. H. Abdul Rahim MH

A. BAGIAN INVENTARIS BMN
  • SOP Penatausahaan Aset tidak ada di bagian umum hanya di buat di satu tempat seharusnya bagian umum memiliki SOP menunjukkan adanya prosedur penatausahaan asset.
  • Pengadilan Agama Rantauprapat telah membuat bukti pencatatan BMN seperti Daftar Barang Ruangan (DBR) KIB da nada SK penunjukan namun petugas umum tidak dapat menunjukkan Surat Izin penghunian Rumah Dinas.
  • Telah dibuat SK petugas penyimpan barang dan Pencatatan dalam SIMAK BMN namun belum efektif
B. PERPUSTAKAAN
  • SOP pengelolaan perpustakaan di Pengadilan Agama Rantauprapat belum ada dan petugas perpustakaan telah di SK kan namun belum berfungsi
  • Tidak terkordinirnya pengelolaan perpustakaan sehingga banyak yang belum tersedia pada perpustakaan seperti. katalog/e-katalog , koleksi buku perpustakaan dan kodefikasi dan pelabelan.
C. KEUANGAN
  • SK Staf Pengelola keuangan belum di tukar sementara Sdr Juli Purwanti S.Kom sudah mutasi seharusnya   pergantian staf harus mengganti SK.
  • Belum efektifnya sosialisasi dan pembahasan penggunaan anggaran seharusnya sosialisasi dan pembahasan penggunaan anggaran disertai dengan Daftar Hadir, notulen, dokumen rencana kegiatan.
  • Belum efektifnya keterlibatan semua unsur unit kerja dan Pimpinan dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Tahunan

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BIDANG MANAJEMEN PERADILAN DAN KINERJA PELAYAN PUBLIK

M. Arif Sani, S.HI.

1. MANAJEMEN PERADILAN

Kondisi:

  • SK Hakim Pengawas Bidang sudah ada, namun pelaksanaan pengawasan terlambat dari jadwal yang seharusnya.

Kriteria:

  • Hakim Pengawas Bidang seharusnya melaksanakan pengawasan minimal sekali dalam tiga bulan;

Sebab:

  • Keterbatasan Hakim, sehingga Hakim Pengawas Bidang terkendala dalam melakukan pengawasan sebagai akibat dari kesibukan dalam menjalankan tugas pokok untuk menyelesaikan perkara.

Akibat:

  • Tidak dapat diketahui pencapaian kerja yang telah dilaksanakan serta tidak diketahui juga permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pekerjaan masing-masing bidang.

Rekomendasi:

  • Agar segera diusulkan untuk penambahan Hakim.
2. PELAYANAN PUBLIK

Kondisi:

  • Di ruang sidang II tidak terdapat PC yang terintegrasi dengan SIPP.

Kriteria :

  • Seharusnya di ruang sidang harus terdapat minimal 1 unit PC, sehingga perjalan perkara dapat diinput ke SIPP.

Sebab:

  • Keterbatasan unit PC yang ada.

Akibat:

  • Kurang lancarnya administrasi perkara, sehingga setelah selesai sidang, baik Panitera Sidang maupun Hakim harus menginput hal-hal yang berkenaan dengan perkara, seperti amar, alasan penundaan sidang dll.

Rekomendasi:

  • Agar segera disulkan penambahan PC untuk tahun 2019.
2.

Kondisi:

  • Tempat parkir, khususnya untuk pegawai tidak memadai.

Kriteria :

  • Pengadilan Agama Kelas 1B, haruslah memiliki fasilitas tempat parkir yang memadai, baik untuk pegawai, maupun untuk para pencari keadilan.

Sebab:

  • Tidak adanya anggaran yang diperuntukkan untuk hal tersebut di dalam DIPA.

Akibat:

  • Sebagian pegawai harus memarkirkan kendaraannya di luar tempat parkir.

Rekomendasi:

  • Agar segera diusulkananggaran pembuatan tempat parkir untuk DIPA tahun 2019.
 

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI PERKARA-KEUANGAN PERKARA

Drs. H. Ribat, SH. MH.

1. Berita Acara penutupan Register Akta Cerai Tanggal 31 Mei 2018, tidak diisi oleh Petugas dan diketahui oleh Panitera
2. Buku Register surat kuasa khusus PA. Rantauprapat tidak dibuat keterangan, diparaf setiap halaman dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama;
3. Judul Buku Register Permohonan eksekusi PA...... Tahun...... tidak di tulis sebagaimana mestinya;
4. Buku Register Mediasi beum di isi. Masih banyak perkara yang dimediasi tetapi belum dimasukkan dibuku register khususnya perkara No. 51 ke atas yang perkaranya dilakukan mediasi, tetapi tidak diisi oleh petugas;
5. Buku Register banding , untuk perkara banding No. 614/Pdt.G/2017/PA.RAP dan perkara Regno. 808/Pdt.G/2018/PA.RAP kolom-kolomnya masih belum terisi;
6. Perkara yang banding pada bulan Juli, Agustus dan yang banding bulan September belum dimasukkan dalam buku register;
7. Penutupan Buku Register Induk perkara untuk bulan Mei, Juni, dan Agustus tidak distempel petugas;
8. Perkara Register no. 457/Pdt.G/2018/PA.RAP terjadi kerancuan dalam penulisan di buku register, pada tanggal 20-04-2018 di tulis PMH Rudi Hartono kemudian tanggal 13-04-2018 ditulis PMH nya Ribat, begitu juga kolomnya belum terisi .
9. Penulisan perkara regno. 822/Pdt.G/2018/PA.RAP , kacau sekali karena penulisannya salah, lalu dicoret, kemudian di tulis ulang pada dua lembar berikutnya sehingga tidak berurutan sesuai urutan perkara;
10. Penulisan perkara dalam buku Register Induk perkara dari perkara register 800 an ke atas belum terisi dengan baik;

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

ADMINISTRASI PERKARA & PENERIMAAN PERKARA

Drs. H. Idris, SH.    

1.

Administrasi Perkara

Surat gugatan/permohonan

Kondisi :

  • Dalam Surat gugatan dan permohonan identitas para pihak masih ditemukan identitas yang belum diisi secara lengkap tentang tempat dan tanggal lahir terutama Surat gugatan yang dibuat oleh Advokat.  

Kriteria :

  • SK DIRJEND BADILAG Nomor: 0458/DJA.HM/.02.3/2/2016, tanggal 14 Februari 2016.

Sebab :

  • Penasehat hukum sering lalai dan lupa.

Akibat :

  • Tidak tercapainya pengisian SIPP secara lengkap.

Rekomendasi :

  • Supaya selalu diingatkan kepada Kuasa Hukum, Posbakum dan para pihak.

Kondisi :

  • Dalam gugatan dan permohonan yang menggunakan Kuasa Hukum masih terdapat posisi Kuasa Hukum lebih dahulu dari pihak pihak prinsipalnya.

Kriteria :

  • Bimtek.

Sebab :

  • Kurang sosialisasi

Akibat :

  • Tidak tertib administrasi perkara

Rekomendasi :

  • Supaya disosialisasikan kepada Kuasa Hukum.
2. Penerimaan Perkara tingkat pertama/ banding/kasasi/PK.

Kondisi :

  • Pengiriman berkas banding tidak tepat waktu apabila salah satu pihak berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau Prapat (Mohon bantuan)

Kriteria :

  • SK DIRJEND BADILAG Nomor: 0458/DJA.HM/.02.3/2/2016, tanggal 14 Februari 2016.

Sebab :

  • Relaas sering terlambat datang;

Akibat :

  • Tidak tercapainya pengisian SIPP secara akurat.

Rekomendasi :

  • Supaya selalu diingatkan kepada Pengadilan yang dimohonkan bantuan melaksanakan tepat waktu.

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BIDANG ADMINISTRASI PERKARA BAGIAN KEUANGAN PERKARA

Drs. Jakfaroni, SH.          

Kondisi:

  • Pengisian Buku Induk Keuangan Perkara hanya sampai bulan Juni 2018, sedangkan bulan Juli sampai dengan Agustus belum diisi.

Kriteria :

  • Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang perkara harus dicatat di dalam Buku Induk Keuangan Perkara setiap hari. Lihat Buku IV (Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009).

Sebab :

  • Serah terima buku tersebut dari petugas lama kepada Petugas baru dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2018, sehingga Petugas baru tidak dapat melakukan pengisian dimaksud.

Akibat :

  • Dikhawatirkan data keuangan perkara hilang atau setidak-tidaknya akan mengurangi akurasi data keuangan perkara.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap Petugas Pengisi Buku Induk Keuangan Perkara.

Kondisi :

  • Saldo Buku tidak sesuai dengan saldo yang ada di aplikasi SIPP.

Kriteria :

  • Saldo Buku harus sesuai dengan saldo yang ada di aplikasi SIPP

Sebab :

  • Ada beberapa kegiatan teransaksi keuangan tidak diinput ke dalam aplikasi SIPP.

Akibat :

  • Data saldo yang tertera di aplikasi SIPP tidak benar.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera mengawasi Kasir atau Petugas agar tetap menginput setiap kegiatan penerimaan dan pengeluaran uang perkara ke dalam aplikasi SIPP.

Kondisi :

  • Buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama hanya terisi sampai dengan akhir bulan Juli 2018, sedangkan selebihnya belum diisi.

Kriteria :

  • Seluruh penerimaan dan pengeluaran uang perkara harus dicatat di dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama setiap hari. Lihat Buku IV (Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009).

Sebab :

  • Ada kelalaian Petugas dalam mencatatkan penerimaan dan pengeluaran uang perkara ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara tingkat pertama.

Akibat :

  • Terjadi penumpukan pekerjaan yang tidak selesai.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera lebih intensif mengontrol Petugas Pengisi Buku Jurnal Keuangan

Kondisi :

  • Keadaan keuangan pada buku Jurnal Keuangan Perkara pada tingat Pertama ada yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang ada pada aplikasi SIPP (sampel pengawasan Reg.no. 31/Pdt. G/2018/PA. Rap),

Kriteria :

  • Keadaan keuangan yang ada pada Buku-Buku Keuangan Perkara harus sama dengan keadaan keuangan yang ada di dalam aplikasi SIPP.

Sebab:

  • Pengeluaran biaya panggilan belum diimput ke dalam aplikasi SIPP, meskipun perkara telah diputus pada tanggal 7 Maret 2018.

Akibat :

  • Data keuangan pada aplikasi SIPP tidak benar.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera mengawasi Kasir atau Petugas agar tetap menginput setiap kegiatan keuangan perkara ke dalam aplikasi SIPP.

Kondisi:

  • Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) hanya terisi sampai tanggal 7 Juni 2018, sedangkan selebihnya belum disi;

Kriteria :

  • Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan (PNBP) harus diisi setiap ada transaksi keuangan hak-hak kepaniteraan dan penyerahannya kepada Bendaharawan Penerima harus dicatat di dalam kolom keterangan.

Sebab:

  • Tidak ada serah terima dari Petugas yang lama kepada Petugas yang baru.

Akibat :

  • Penerimaan dan Penyerahan uang Hak-Hak Kepaniteraan dari Kasir kepada Bendaharawan Penerima tidak dapat dibuktikan.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera menyelesaikan permasalahan tersebut secepatnya.

Kondisi:

  • Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya (PNBP) hanya terisi sampai tanggal 28 Juli 2018, sedangkan selebihnya (buku lanjutannya) belum dibuat;

Kriteria :

  • Buku Penerimaan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya (PNBP) harus diisi setiap ada transaksi keuangan hak-hak kepaniteraan lainnya dan penyerahannya kepada Bendaharawan Penerima harus dicatat di dalam kolom keterangan.

Sebab:

  • Ada kelalaian Petugas.

Akibat :

  • Penerimaan dan Penyerahan uang Hak-Hak Kepaniteraan lainntya dari Kasir kepada Bendaharawan Penerima tidak dapat dibuktikan.  

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera menyelesaikan permasakahan tersebut secepatnya.

Kondisi

  • Pengimputan biaya panggilan Tergugat untuk sidang tanggal 20 Agustus 2018 perkara Reg. 775/G/18 keliru, pada SIPP diimput tanggal 3 Agustus 2018, sedangkan instrument panggilan Tergugat dikeluarkan tanggal 6 Agustus 2018.

Kriteria :

  • Pengimputan transaksi keuangan pada SIPP tidak benar jika mendahului instrumen untuk itu.

Sebab:

  • Petugas kurang hati-hati dalam mengimput transaksi keuangan pada SIPP.

Akibat :

  • Data yang ada pada SIPP tidak singkron dengan APM.  

Rekomendasi :

  • Supaya Petugas lebih hati-hati dalam mengimput setiap transaksi keuangan pada SIPP.  

Kondisi

  • Instruman panggilan para pihak untuk sidang ke dua dan seterusnya masih menampilkan kode formulir seperti FM/AP/10/01.

Kriteria :

  • Instruman panggilan para pihak tidak menggunakan kode formulir.

Sebab:

  • Petugas masih menggunakan formulir yang lama yang masih banyak tersedia.

Akibat :

  • Instrumen panggilan para pihak belum sesuai dengan ketentuan APM.

Rekomendasi :

  • Supaya Panitera mencetak instrument panggilan para pihak untuk sidang keduan dan seterusnya yang sesuai dengan ketentuan APM (tanpa menggunakan kode formulir).

Kondisi

  • Di dalam Buku Induk Keuangan Perkara (KIPA.6) tidak ditemukan beriata acara pemeriksaan secara berkala setiap tiga bulan sekali oleh Ketua terhadap Buku Induk Keuangan Perkara (KIPA.6).

Kriteria :

  • Setiap tiga bulan sekali dibuat berita acara pemeriksaan secara berkala terhadap Buku Induk Keuangan Perkara. Lihat Buku IV (Tata Laksana Pengawasan Peradilan Edisi Revisi 2009).

Sebab:

  • Ketua belum melaksanakan pemeriksaaan secara berkala setiap tiga bulan sekali terhadap Buku Induk Keuangan Perkara.

Akibat :

  • Petugas selalu mengulur waktu dalam pengisian Buku Induk Keuangan Perkara.

Rekomendasi :

  • Supaya Ketua melaksanakan pemeriksaaan secara berkala setiap tiga bulan sekali terhadap Buku Induk Keuangan Perkara

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

BIDANG PELAPORAN PERKARA

Niva Resna, S. Ag

.      

1. Laporan Bulanan

Kondisi

Laporan bulanan perkara (LI-PA 1 s.d LI-PA 22) bulan April s.d bulan Mei sudah baik, namun masih terdapat kesalahan dikarenakan kurangnya ketelitian petugas dalam mengolah data, yaitu:

  • Dalam laporan keadaan Perkara (LIPA 1) bulan Mei, perkara a. n Niva Resna disebutkan perkara belum putus sebanyak lebih kurang 84, sedangkan dalam Laporan kegiatan Hakim (LIPA 6) a.n Niva Resna sisa perkara bulan Mei sebanyak 56 perkara, begitu juga dalam laporan bulan Juni 2018 a. n Niva Resna perkara belum putus sebanyak 64, sedangkan dalam LIPA 6 sisa perkara a.n Niva Resna sebanyak 37, tidak ada kesesuaian data antara LIPA 1 dengan LIPA 6;
  • Dalam laporan perkara yang dimohonkan Eksekusi (LIPA. 5) perkara no 379, permohonan eksekusi tanggal 05-04 2016 dalam laporan disebutkan ‘bergantung” karna Derden Vezet, tidak dijelaskan perkara Derden verzet sudah sampai dimana, sehingga permohonan eksekusi sampai saat ini masih bergantung;
  • Antara laporan keadaan perkara bulanan dengan laporan keadaan perkara dalam SIPP tidak sesuai, karena terdapat 18 perkara dalam SIPP yang masih hidup yang seharusnya tidak lagi muncul dalam laporan keadaan Perkara (LIPA.1)   karena sudah selesai (putus);
  • Kesalahan tesebut dapat diminimalisir jika data dalam laporan tersebut dikoreksi dengan cemat oleh atasan petugas (Panmud Hukum) yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Pejabat untuk ditandatangani

Kriteria

  • Buku II Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi tahun 2014.
  • Buku IV tentang Pedoman PelaksanaanPengawasan.

Sebab

  • Karena dalam pembuatan laporan masih dibuat dengan cara manual dan dengan sistim Copypaste.
  • Atasan dari petugas yang membuat laporan (tenaga honorer) kurang mengoreksi laporan dengan cermat;

Akibat

  • Laporan perkara masih terdapat kesalahan yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi

Rekomendasi

  • Dalam pembuatan laporan perkara mengoptimalkan pemanfaatan teknologi Informasi (SIPP).
2. Pemberkasan dan kearsipan Perkara

Kondisi

  • Masih banyak perkara yang diminutasi tidak tepat waktu.
  • Perkara putus di bulan April 2018 s.d Juni 2018 sekitar 369 Perkara dan yang belum minute 90 berkas, selebihnya berkas perkara masih ada pada Hakim, Panitera Pengganti dan di meja petugas register.

Kriteria

  • Petunjuk buku II minutasi paling lambat 14 hari sejak putusan diucapkan dan sudah seharusnya masuk box arsip perkara.
  • Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan kepada para pihakselambatnya 14 hari kerja setelah dijatuhkan (Pasal 64 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009).

Sebab

  • Volume perkara tidak berbanding lurus dengan jumlah hakim dan Panitera Pengganti serta waktu yang ada belum memadai.

Akibat

  • Pencarian arsip berkas tidak dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat;
  • Pelayanan Prima bagi masyarakat tidak optimal.

  • A-AA UCAPAN SAMLAH.jpg
  • A-A RUDI HARTONO.jpg
  • A-padma.jpg
  • Aa-Sahlan.jpg
  • B-Niva.jpg
  • B Erpi.jpg
  • Nora.jpg
  • P-Eddy.jpg
  • P-Hamid.jpg
  • P-Idris.jpg
  • P-Imron.jpg
  • P-Jakfar.jpg
  • P-Rahim.jpg
  • P-Ribat.jpg
  • P-Rudi.jpg
  • P-Zukri.jpg
  • P Weri.jpg
  • UCAPAN BADARUDDIN.jpg
  • Ucapan sekretaris Suhaimi .jpg